Menko Perekonomian Paparkan Arahan Presiden soal Pemutihan 3,3 Juta Lahan Sawit Ilegal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas tata kelola sawit di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (9/7/2024). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi meminta masalah lahan sawit ilegal segera diselesaikan. "Keterlanjuran dan lahan dipergunakan yang dipergunakan oleh sawit itu, nah itu yang dibahas, dan masih diberi waktu bapak presiden diminta waktu 1 bulan untuk diselesaikan," kata Airlangga.

Amanat untuk menyelesaikan permasalahan lahan sawit tersebut sesuai dengan Pasal 110a dan b Undang undang Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut permasalahan lahan sawit ilegal harus dilakukan selama tiga tahun semenjak UU Cipta Kerja disahkan. "Di undang undang ciptakerja, memberi kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat. Yang satu di Pasal 110b itu terkait pelanggaran Ini harus ditagih dan dikejar," tutur Airlangga. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

Polisi Bekasi Tangkap Selegram yang Promosi Judi Online, Iptu Putu Agam: Ini Arahan Presiden Jokowi Wartakotalive.com Pj Gubernur Babel Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Mundurnya Yuspian sebagai Pj Bupati Belitung Bangkapos.com "Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," katanya.

Untuk diketahui BPKP menemukan adanya 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal yang berdiri di kawasan hutan. Keberadaan Satgas Sawit diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah lahan sawit ilegal tersebut sesuai dengan batas akhir penyelesaian di Undang Undang Ciptakerja yakni 2 November 2023 lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *